Timnas Amin Bantah Mainkan Isu Pembangunan IKN demi Dongkrak Elektabilitas

Berita83 Dilihat

Jumat, 1 Desember 2023 – 09:48 WIB

Jakarta – Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Usamah Abdul Aziz membantah rumor bahwa mereka memainkan isu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 itu.

Baca Juga :

Cak Imin: Gimik Lebih Baik daripada Cari Kesalahan Kompetitor

“Itu pertanyaan dari publik. Jadi, bukan kami yang mau membuat menjadi bahan untuk mendongkrak,” kata Usamah di Jakarta, Kamis, 30 November 2023, ketika ditanya terkait dengan isu IKN yang belakangan mencuat.

Menurut dia, pertanyaan yang diajukan kepada capres Anies memang beragam, salah satunya tentang pemindahan ibu kota negara Jakarta ke IKN di Kalimantan.

Baca Juga :

Puan Maharani Ingatkan KPU Tingkatkan Keamanan Data Antisipasi Serangan Siber

Pembangunan IKN Nusantara

Usamah menjelaskan bahwa isu tersebut bukan menjadi bagian untuk mendongkrak suara pasangan calon presiden/wakil presiden nomor urut 1 melainkan kegundahan masyarakat kepada calon presiden.

Baca Juga :

Sekjen Gerindra: Prabowo Janji Tambah Anggaran Pembangunan IKN jika Menang Pemilu

Ketika pasangan Anies-Muhaimin menang, kata dia, keberlangsungan IKN akan ditinjau kembali apakah berdampak positif atau tidak. Namun, karena itu undang-undang, tentunya harus melibatkan semua pihak.

“Selama ini Mas Anies sudah menjawab juga beberapa hal, yang sudah menjadi undang-undang akan dijalankan.Apabila nantinya memberatkan APBN, akan ditinjau kembali,” katanya.

Dalam rapat Dewan Pakar Timnas Amin tentang keberlanjutan IKN, jika pasangan nomor urut 1 menang, tim akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Ketika langsung diberhentikan, kata dia, itu tidak memungkinkan sebab IKN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zoelva mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam evaluasi. Namun, tidak mungkin dihentikan karena sudah diatur dalam undang-undang.

“Jadi, tidak mungkin undang-undang itu dibatalkan dengan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” kata Zoelva.

Menurut Zoelva, yang menjadi fokus dewan pakar adalah terkait dengan ketimpangan pembangunan, antara di Jawa dan di luar Jawa, serta Indonesia bagian barat dan timur sehingga perlu ada pemerataan.

Untuk itu, Dewan Pakar Timnas Amin akan menyiapkan program pengganti IKN dengan meningkatkan 14 daerah di luar Jawa agar dapat berkembang.

KPU RI, pada 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada 14 November, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (ant)

Halaman Selanjutnya

“Selama ini Mas Anies sudah menjawab juga beberapa hal, yang sudah menjadi undang-undang akan dijalankan.Apabila nantinya memberatkan APBN, akan ditinjau kembali,” katanya.

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *