Pusat Data Nasional Ditargetkan Rampung Oktober 2024. Begini Fungsinya

Berita158 Dilihat

Senin, 4 Desember 2023 – 21:34 WIB

Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) rampung pada Oktober 2024. PDN di kawasan Jabodetabek ini akan menjadi pusat konsolidasi dan interoperabilitas data pemerintah.  

Baca Juga :

Mayoritas Petani RI Hanya Lulusan SD

Chief Executive Officer Ini xindo Jogja Andi Yuniantoro mengungkapkan, Pusat Data Nasional yang akan dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan sebuah upaya Pemerintah untuk menuju kedaulatan data serta sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Egosektoral data itu masih ada, jadi data ini punyaku bukan punyamu, hal seperti ini masih banyak sekali. Karena itu, Pusat Data Nasional merupakan sebuah proses berani untuk mewujudkan data sebagai single source of truth. Coba bayangkan ada berapa banyak data yang dimiliki daerah terkait kesehatan, data ini kan harus dikumpulkan agar bisa dianalisis,” kata Andi dalam keterangannya Senin, 4 Desember 2023.

Baca Juga :

Anies Masih Kaji IKN Diteruskan, Diperbaiki, atau Dikoreksi, Menurut Sudirman Said

Ilustrasi data pribadi.

Photo :

  • Instagram/@accumepartners

Andi menambahkan, saat ini data tersebar di mana-mana. Sehingga hal ini harus bisa dimanfaatkan agar pengambil kebijakan bisa membuat sebuah kebijakan berbasiskan data (data based evidence).

Baca Juga :

Politisi PAN Sebut Mengkhawatirkan Kalau Benar Data KPU Bocor oleh Hacker

Sementara itu, Associate Professor Monash University Indonesia Ika Karlina Idris mengungkapkan, tidak mudah untuk membuat data yang tersedia bisa bercerita. Hal ini juga dialami oleh sejumlah negara maju. Karena itu, kata Ika, harus ada pihak tertentu yang merapihkan data yang tersebar di mana-mana.

“Data itu tidak bisa hanya disediakan tapi harus divisualisasikan dan ada ceritanya. Kalau sudah dapat insight dari data tersebut baru bisa dijadikan acuan dalam membuat sebuah kebijakan. Jadi, memang harus ada insentif untuk instansi yang membuat kebijakan berdasarkan data,” ujarnya.

Baca Juga  Suasana Pemakaman Habib Hasan di Depok, Dishalatkan Ribuan Jemaah

Ika menambahkan, digital leadership menjadi hal yang krusial terkait kedaulatan data. Sebab, salah satu pengguna data adalah pemimpin, baik di pusat maupun daerah.

“Jadi, contohnya ada pemimpin yang dipanggil DPR dan harus berargumen. Kalau menggunakan data maka akan susah untuk didebat, perlu upaya lebih untuk menggugat argumen yang berdasarkan data,” lanjut Ika.

Halaman Selanjutnya

Source : Pixabay

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *